Bengkulu, Mannanesia.com– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu bersama Komisi XI DPR RI bersinergi dalam upaya meningkatkan perekonomian di Bengkulu. Salah satu langkah yang akan diambil adalah melakukan hilirisasi industri pengolahan gabah menjadi beras.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, Darjana mengatakan, produksi gabah di Bengkulu khususnya Kabupaten Kaur cukup tinggi namun masih diolah menjadi beras di luar provinsi Bengkulu, sehingga BI dan DPR RI akan mendatangkan Alat dan Mesin Pertanian (Alshintan) untuk mengelola gabah menjadi beras secara maksimal. Beras menjadi fokus utama karena komoditas ini selalu memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi Bengkulu.
“Dengan memaksimalkan produksi beras di Bengkulu, kami berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras yang diproduksi di luar provinsi Bengkulu, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Bengkulu,” ujar Darjana, usai Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Dengan Stakeholders terkait Potensi Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten Kaur Untuk Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Provinsi Bengkulu, Kamis (16/3).
Selain melakukan hilirisasi gabah, BI dan Komisi XI DPR RI juga berupaya untuk mengembangkan pupuk organik di Bengkulu. Hal ini dilakukan agar pertanian dapat kembali ke penggunaan pupuk organik, yang harganya lebih terjangkau daripada pupuk non-organik yang saat ini mahal.
“Kami mendorong pengembangan pupuk organik, kemudian mendorong penanaman cabai dan bawang merah juga di setiap rumah-rumah di Bengkulu,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Susi Marleny Bachsin SE MM mengatakan, hilirisasi gabah dan pengembangan pupuk organik dilakukan pihaknya bersama BI karena banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat. Diharapkan hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi petani di Bengkulu dan juga dapat meningkatkan produksi pertanian secara keseluruhan.
“Kami berharap hilirisasi gabah menjadi beras dan pengembangan pupuk organik bisa memberikan dampak positif bagi petani di Bengkulu serta meningkatkan produksi pertanian,” tutur Susi.
Pada pertemuan tersebut, BI dan DPR RI juga melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kaur. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Kaur, serta merumuskan strategi untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah tersebut.
“Kabupaten Kaur merupakan salah satu daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, Kami memandang penting untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat digitalisasi,” ujar Susi.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula beberapa pejabat dari Kabupaten Kaur, termasuk masyarakat Kaur. Mereka menyampaikan berbagai masukan dan harapan terhadap upaya yang dilakukan oleh BI dan DPR RI dalam membantu mengembangkan daerah mereka.
“Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk memperkuat kerja sama antara BI, Komisi XI DPR RI, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur,” tutupnya. (R)
Penulis : Rifky
Editor : silvia
