BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, kembali menggelar Rapat Paripurna membahas dua rancangan peraturan perundang-undangan daerah dan kedelapan fraksi menyetujui untuk membahasnya ke tingkat lanjut sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD provinsi Bengkulu pada, Selasa (23/01/18) pukul 10:00 WIB. Membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap masing-masing Raperda tentang: 1. Rencana pembangunan industri 2018-2038. 2. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Fraksi Demokrat menyatakan setuju atas raperda tentang pembangunan industri. untuk dilanjutkan dengan mekanisme yang ada,” ucap Bambang Suseno yang saat itu mewakili fraksi Demokrat.
“Setelah kami pelajari, kami menyimpulkan bahwa kepentingan tersebut terkait dengan pasal 28 J UUD bagi demokrat untuk menjadi dasar hukum,” tambah Bambang Suseno.
“Maka sangat logis senantiasa mengamanatkan ketentraman dan keamanan masyarakat. Perlu dibuat secara cermat serta memperhatikan masyarakat. Dan kami setuju untuk dilanjutkan dgn mekanisme dan peraturan perundangn-undangan yg berlaku,” tutupnya.
Sementara itu, fraksi Gerindra meminta kepada sekda atau gubernur yang dalam rapat kali ini diwakili oleh asisten lll. Untuk memperbaiki kinerjanya ditahun 2018 ini.
“Agar lebih baik rancangan perda yang masuk ke DPRD provinsi Bengkulu, jangan hanya menyampaikan nota pengantarnya saja. Tapi disampaikan juga dengan draf Perdanya. Karena sampai hari ini rancangan perda untuk rencana pembangunan industri 2018-2038 belum kami terima di fraksi dan kami harap dapat diserahkan ke fraksi-fraksi lainnya dan kami setuju untuk dibawa ke tingkat lanjut,” ujar Jonaidi mewakili fraksi Gerindra.
Sementara untuk pandangan fraksi Hanura juga setuju dengan syarat tinjauan akademiknya diserahkan ke seluruh fraksi.
“Kami setuju untuk Kedua Raperda ini. akan tetapi naskah/ draf raperdanya dan tinjauan akademiknya harus diserahkan ke seluruh fraksi-fraksi,” tegas Ria Oktarini mewakili fraksi Hanura.
Menanggapi hal tersebut Gotri selaku asisten lll yang mewakili gubernur pada rapat paripurna tersebut akan menerima pandangan ke delapan fraksi sebagai masukkan yang positif.
“Yang jelas apa yang jadi saran tersebut, kita telaah dan kita terima sebagai masukan yang baik untuk pemerintah daerah kedepannya,” tuturnya.(ADV/Hendrik)
