JAKARTA – Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar nantinya didorong mengagendakan dua hal. Pertama, memilih ketua umum Partai Golkar pengganti Setya Novanto. Kedua, merevisi beberapa pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tata tertib Partai Golkar mengenai mekanisme pemecatan.
“Agenda Munaslub kita bikin simpel. Pertama memilih ketua umum. Kedua, merevisi beberapa pasal yang perlu disempurnakan,” kata Ketua bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).
Dia menyayangkan langkah Setya Novanto yang memecat sejumlah kader sejauh ini. Salah satunya, Yorrys Raweyai dipecat dari jabatan Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar lantaran terlibat dalam rekomendasi penonaktifan Setya Novanto.
Kemudian, Ahmad Doli Kurnia dipecat dari keanggotaan Partai Golkar lantaran sering mengkritik Setya Novanto. Happy berpendapat, dasar yang kuat harus dikantongi dalam melakukan pemecatan seorang kader. Misalnya mengundurkan diri, pindah partai politik lain, atau melanggar hukum. “Pemecatan ini jadi masalah kita semua. Oleh karena itu kita harus revisi,” pungkasnya.
Adapun yang melatarbelakangi pelaksanaan Munaslub karena Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
