BENGKULU, beritaterbit.com – Penjabat Wali Kota Bengkulu, Budiman Ismaun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Beberapa ruang yang ditinjau seperti ruang tunggu pelayanan, ruang Kepala Dinas, Ruang Kabid Pencataan Sipil dan Ruang Operator.
Disampaikan Budiman, sidak tersebut untuk meninjau langsung pelayanan publik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Sebab, ia tak mau terjadi kemacetan pada pengurusan administrasi kependudukan.
“Saya tidak mau ada kemacetan pengurusan KK, administrasi pindah, akta kelahiran, dan lainnya,” kata Budiman, Rabu (14/3/2018).
Menurutnya, pelayanan Dukcapil sudah baik. Namun masih ada kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana pada kantor tersebut.
“Ruang pelayanan masih sempit, jadi masyarakat masih berjejal sekali. Ini pertanda standar waktu pelayanan masih belum tercapai,” sampainya.
Menurutnya, hal ini harus segera dibenahi. Caranya adalah mengajukan penganggaran untuk sarana dan prasana yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat bisa nyaman saat mengurus administrasi ke OPD itu.
“Lisrik juga harus dipikirkan, apakah menyediakan genset sehingga mati listrik induk masih ada listrik lokal,” ungkapnya.
Tak hanya sampai disana, ia juga meminta agar Dukcapil menyediakan alat fotocopi. Sebab selama ini, Dukcapil meminjam mesin fotocopi ke salah satu ASN yang ada disana.
“Saya menghargai sekali ada ASN yang rela untuk memberikan pinjaman fotokopinya yang tidak terpakai dan tidak ada bayaran. Tapi saya minta agar pimpinan berpikir, apakah buat kontrak pinjam pakai fotocopy. Sudah setahun dua tahun pinjam terus, malu dong,” ungkapnya.
Terkait pembuatan akta, ia juga minta agar prosesnya dipercepat. Saat ini, ia ingin agar ada kajian apakah akta kelahiran membutuhkan tanda tangan kepala dinas langsung atau tidak.
“Karena kalau kadis pergi, ini akan macet. Saya sudah sampaikan apakah ada regulasi pelimpahan wewenang ke kasi, kasubbag atau staff,” sampainya.
Tak sampai disitu, Budiman juga meminta agar ada keterbukaan informasi dari Dukcapil kepada masyarakat terkait stok blanko KTP atau KK. Ketersediaan blanko tersebut bisa diumumkan lewat papan pengumuman yang di update setiap hari.
“Jadi ada laporan juga kepada masyarakat, tidak laporan ke vertikal saja,” imbuhnya.
Terakhir, ia pesan agar tidak ada pungutan liar di OPD tersebut. Dia pun meminta masyarakat pro-aktif memberitahu dia bila pengurusan dipungut biaya.
“Jangan ada pungli sedikitpun. Kalau ada betul silahkan laporkan dengan saya dan akan kita tindaklanjuti,” kata dia.(ADV/martin)
