Beritaterbit, Bengkulu – Luar biasa memang, ustaz yang satu ini. Ibarat menarik rambut dari dalam tepung, rambut tak putus, tepung tidak berserak. Peribahasa itulah yang dilakoni dai berdarah melayu ini, Ustaz Abdul Somad berkaitan dengan polemik daftar 200 mubalig oleh Kementerian Agama, lembaga di mana namanya juga terdaftar sebagai PNS (ASN).
Ulama populer asal Riau itu mengatakan dia tidak dimasukkan ke dalam 200 daftar nama itu karena sudah punya jadwal penuh sampai April 2020 mendatang.
UAS –panggilan populernya– memahami kalau Kemenag tak mau mengecewakan masyarakat. “Kemenag tak ingin mengecewakan masyarakat. Karena saya penuh sampai April 2020,” kata Ustaz Somad melalui postingannya di Instagram , Sabtu (19/5).
Beda dengan UAS, Ustaz Fahmi Salim yang namanya masuk dalam daftar memilih ingin keluar dari daftar. Bahkan dengan nada tegas Fahmi mengatakan , “Intinya dengan berat hati saya tegaskan, saya meminta saudara Menteri Agama RI untuk mencabut nama saya dari daftar tersebut karena berpotensi menimbulkan syakwasangka, distrust di antara para mubalig dan dai.”
Info yang diperoleh HARIANTERBIT.co juga mengungkapkan, KH Anwar Sanusi, pimpinan Ponpes Lembah Arafah Jawa Barat yang namanya tercantum di dalam daftar juga meminta Kemenag mencopot namanya. Alasannya, daftar itu mengkotak-kotakkan ulama. ‘’Ada ulama pemerintah, ada ulama nonpemerintah,’’ alasan Anwar Sanusi yang dikutip melalui media WhatsApp (WA) seorang rekannya.
Sementara info lain menyebut, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), tokoh di balik Aksi Bela Islam 212 yang namanya tidak masuk daftar justru bereaksi santai. ‘’Itu karena Kemenag belum mengenal saya,’’ kata UBN.
Daftar 200 mubalig yang dikeluarkan Kemenag memang telah membawa polemik. Pasalnya, sejumlah nama ustaz beken di masyarakat tidak masuk dalam daftar sehingga membawa pertanyaan bagi masyarakat.
Yang seru adalah komentar Dahnil Anjar Simanjuntak, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Kendati namanya sendiri masuk di dalam daftar Kemenag, Dahnil yang dikenal vocal itu justru menyatakan melalui Twitter-nya, Sabtu (19/5), “Daftar rekomendasi itu cenderung monolog, yang penuh curiga dan berpotensi memecah belah,” ujarnya.
Dahnil mengatakan, pemerintah melalui Kemenag RI bisa membangun dialog dengan para mubalig untuk menyampaikan keresahannya. Dengan demikian, para mubaligh bisa memberi tanggapan maupun menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, pemerintah tak perlu membuat daftar rekomendasi 200 mubalig tersebut.
Dahnil menambahkan, sejak dulu, melalui lisannya, para mubalig merawat semangat kebangsaan dan nasionalisme warga negara. Pun mubaliglah yang menyerukan keislaman dan keindonesiaan sebagai nilai integratif, serta menyosialisasikan Pancasila sebagai produk dari integrasi tersebut. (lya/hrterbit.co)
