BENGKULU, beritaterbit.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar sidang paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bengkulu, Senin (30/4/2018).
Ada beberapa catatan strategis yang disampaikan legislatif terkait LKPJ tersebut.Jubir Pansus LKPJ DPRD Kota Bengkulu Heri Ifzan menerangkan LKPJ 2017 belum melaporkan kondisi daerah secara utuh. Selain itu, gambaran demografis tidak disajikan secara lengkap dalam LKPJ ini.
“Gambaran jumlah penduduk tidak merinci seperti jenis kelamin, usia, pendidikan. Padahal ini sangat penting bagi eksekutif untuk menyusun program kerja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi yanh berkaitan denhan potensi unggulan juga tidak ditulis secara rinci. LKPJ juga tidak merincikan data pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
“Pengelolaan belanja daerah juga masih menyisakan Silpa. Artinya dana tidak semua terserap, ini tidak dijelaskan penyebabnya apa,” ungkapnya.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain mengatakan legislatif sangat mengapresiasi prestasi yang diraih oleh pemerintah. Namun dalam LKPJ ini memang masih ada catatan-catatan sebagai bahan perbaikan.
“Misalnya masih ada dinas yang belum sampaikan kinerja. Keadaan arsip belum terdokumentasi dengan optimal. Pariwisata juga harus ditingkatkan,” paparnya.
Tak hanya itu, ia nilai LKPJ juga tidak tidak terperinci dengan baik. Hal ini menjadi kendala bagi dewan dalam merumuskan rekomendasi.
“Rekomendasi ini nantinya kan ke eksekutif, dan harus ditindaklanjuti,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Marjon menyampaikan jawan LKPN ini akan menjadi bahan perbaikan ke depan. Ia pun menanggapi sedikitnya jumlah anggota dewan yang hadir. Walaupun memang, Paripurna istimewa tidak wajib kuorom.
“Semua kita sayangkan, banyak anggota dewan yang tidak hadir. Tapi tadi sudah disampaikan agar pimpinan dewan agar mengingatkan seluruh anggota dewan supaya hadir saat paripurna,” kata dia.(ADV/martin)
